Home / Berita Jabar / Diduga Ada Unsur Politis, Tenaga Honorer Fraksi PKB Dan Golkar Di PHK Pemkab Pangandaran

Diduga Ada Unsur Politis, Tenaga Honorer Fraksi PKB Dan Golkar Di PHK Pemkab Pangandaran

Pangandaran, Faktualjabar.com – Pemerintah Kabupaten Pangandaran Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tenaga Honorer di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, Sangat Miris Dilakukan PHK ini ditengah Pandemi Covid 19 Apalagi sebentar lagi akan Menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Dikatakan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jalaludin kepada Sejumlah Awak Media, Jumat (30/04/2021)

“Ini Menjadi Keprihatinan tersendiri bagi dirinya, selain masih dimasa pandemi Covid-19 yang belum tahu berakhirnya kapan, juga menghadapi masa Idul Fitri, tentu menjadi tamparan bagi para tenaga honorer dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran”ungkapnya saat ditemui di Ruang Kerja Fraksi PKB DPRD Pangandaran.

Lanjutnya, keputusan Kepala Daerah tentang pemutusan hubungan kerja tenaga honorer juga terjadi di sekretariat DPRD Pangandaran, selain di Dinas – dinas lain. untuk di sekretariat DPRD Pangandaran ini dirinya menduga Pemutusan Hubungan Kerja syarat kental dengan muatan politik, mengapa demikian, karena mereka yang telah mengabdi bertahun – tahun dengan alasan perampingan tenaga honorer di berhentikan dengan tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas.

“Lihat saja dari 7 orang yang di Pemutusan Hibungan Kerja, ternyata 6 orang yang bertugas mendampingi Fraksi PKB dan Fraksi Golkar. Tugas mereka ada yang menjadi staf fraksi, ajudan pimpinan, sekretaris pribadi dan draiver”tuturnya.

“Dalam hal ini diduga adanya Indikasi jelas efek dari sikap dukung mendukung pada pilkada 2020 yang lalu,”tegas Jalaludin.

Menurut Jalaludin ini tindakan pendzoliman terhadap orang yang telah berjasa kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran, walaupun mereka kerja mendampingi kami.

“mereka profesional dalam menjalankan tugasnya, jangan kemudian resiko dari sikap dan pandangan politik kami ditimpakan kepada mereka, ini tidak fair dan memperlihat sikap pemimpin yang tidak arif dan bijaksana” jelasnya.

“Kalaupun prosesnya dilaksanakan oleh tim, kami tetap menuntut pemerintah untuk menjelaskan parameter yang di pake dalam mentukan si A) sebagai tenaga honor layak untuk di pertahankan dan si B) sebagai tenaga honor yang terpaksa harus di PHK,” ujar Politisi PKB ini.

Jalaludin juga mengatakan masyarakat harus mengawasi pelaksanaan program perampingan tenaga honor di Dinas – dinas dan intasi lainnya, jangan – jangan kondisinya sama dengan yang terjadi di sekretariat DPRD Pangandaran, karena kalau ini terjadi ini benar – benar tindakan tidak manusiawi, terlebih di tanggal 1 Mei merupakan Hari Buruh.

“Kabupaten Pangandaran ini milik rakyat Pangandaran bukan milik segelitir orang, yang dikotak – kotakkan. Urusan sikap dan pandangan politik dalam mendukung atau tidak mendukung ini hak demokrasi rakyat dan merupakan dinamika demokrasi.  Mendukung atau tidak mendukung tetap mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Kabupaten  Pangandaran,” terangnya.

Kami dari 2 Fraksi menganggap keputusan pimpinan daerah tersebut sangat diluar nalar, untuk apa adanya ujian dan test yang menggunakan anggaran negara namun hasilnya tetap mereka yang berdinas di 2 fraksi menjadi korban.

“Dalam hal ini sistem seleksi bukan menjadi patokan dan harus adanya perlakuan normatif terhadap pekerja yang melekat dengan Fraksi PKB dan Golkar,”tuturnya

Maka dari itu kami menganggap mereka ini menjadi korban, di fraksi yang merupakan rival dalam Pilkada 2020 tahun lalu.

“Walaupun pemerintah daerah dalam hal ini memiliki kewenangan namun kami anggap ini sangat perlu pertimbangan jangan sampai mendzolimi tanpa prikemanusiaan,” pungkas Jalal. (Tim)

About admin

Check Also

Spirit Ramadhan, GTHNK 35+ Berbagi Keberkahan Dengan Masyarakat

Kota Tasikmalaya, faktualjabar.com-di hari ke 27 ramadhan 1442 H tentunya dari berbagai kalangan berlomba-lomba mengadakan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *