Faktualjabar Infonya Situs Berita Jabar
Related Articles
Kabupaten Pangandaran, Faktualjabar.com – Bertempat diruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran yang dihadiri oleh 6 fraksi dan beberapa anggota dari masing – masing fraksi yang ada di DPRD Pangandaran melalui virtual meeting zoom. Rabu (08/04/2020)
Rapat paripurna dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2019, menggelar atas pandangan umum dari masing – masing fraksi yakni PDIP, GOLKAR, PKB, PKS, PERINDO, PAN.
Dalam pandangannya Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata menyampaikan, terkaitan dengan pemandangan umum dari masing – masing fraksi DPRD Pangandaran, pada intinya fraksi – fraksi menyetujui bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun Anggaran 2019, pantas untuk dibahas kembali pada tahap berikutnya. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas kemitraan dan sinergisitas antara eksekutif daerah dan legislatif DPRD Pangandaran, semoga semakin mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, paparnya.
Ditambahkannya, dalam hal pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam pelaksanaan APBD pihaknya sependapat harus sebesar – besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan taraf kehidupan masyarakat Pangandaran.” Adapun kekurangan pelaksanaan program dan kegiatan harus menjadi sarana introspeksi bersama untuk menjadikan lebih baik lagi, serta mempertahankan atau meningkatkan prestasi yang telah dicapai” jelasnya.
Menurutnya, Berkenaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai upaya diantaranya yaitu dengan program peningkatan kesempatan kerja yang dilaksanakan melalui pelatihan dan penyebaran informasi ketenagakerjaan.
Lain halnya dengan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), tentunya pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pencapaian target baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi, khusus untuk pajak dan retribusi dengan mengoptimalkan satuan khusus dan tim khusus, evaluasi dan pembinaan kepada perangkat daerah dan petugas pemungut secara periodik, serta upaya – upaya lainnya.
Sedangkan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dikatakanya, “pihaknya sangat setuju untuk terus ditingkatkan karena sangat erat kaitan dengan tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, oleh karena itu kami terus berupaya untuk meningkatkan serta memaksimalkan nilai dari masing – masing indikator tersebut secara berkesinambungan.
Untuk kebijakan umum pengelolaan anggaran, tentunya semua secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan kabupaten pangandaran.
“ Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan – kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah,” pungkasnya.(driez)
