Faktualjabar Infonya Situs Berita Jabar
Related Articles
Kabupaten Pangandaran, Faktualjabar.com – Untuk pertama kalinya di tahun 2021, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran melaksanakan Rapat Kerja dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD)
rapat kerja tersebut membahas tentang Program dan Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2021 serta Regulasi berkaitan dengan Implementasi Keuangan Desa, dilaksanakan di Ruang Komisi I, Senin (11/01/2021).
Mewakili rapat kerja tersebut dari Dinas Sosial PMD, Sekretaris Dinas Sosial PMD Tjomi, Bidang Pemerintahan Desa Yayat. beserta jajaran terkait dan dari Komisi I DPRD Pangandaran Ketua Komisi I Adang dari Fraksi PAN, Solehudin dari Fraksi PKS dan Otang Tarlian dari Fraksi PKB.
Anggota Komisi I DPRD Pangandaran Solihudin memberikan pandangan terkait agenda rapat kerja pembahasan materi terkait Regulasi Pengaturan Keuangan Desa baik Anggaran Dana Desa maupun Dana Desa.
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam situasi Covid – 19 ini pengelolaan Dana Desa berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya, dimana Pemerintahan Desa mengharuskan alokasi Padat Karya sebesar 50%. Pola yg baru ini harus dipahami oleh semua pihak baik masyarakat desa maupun Pemerintah Desa”tuturnya.
Lebih lanjut pembahasan terkait Basis Data Terpadu untuk para penerima manfaat Bantuan Sosial antara lain Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang disesuaikan dengan fakta dilapangan berdasarkan informasi dari tingkat terendah, artinya masyarakat yang sudah tidajk layak, termasuk kepesertaan jaminan kesehatan BPJS KIS dan Kertawaluya.
“Menyoroti kepesertaan jaminan kesehatan BPJS Kertawaluya, banyak diantaranya masyarakat yang sudah mengajukan permohonan tetapi kartunya tidak kunjung diterima oleh pemohon, akan tetapi setelah di cek ke UPTD PKM Puskesmas terdekat ternyata sudah menjadi peserta aktif. Maka harapan kami di Komisi 1 memberikan masukan kepada mitra kerja di Dinsos PMD Kabupaten harus segera melakujan kajian data berbasis desa untuk mengetahui validitas data tersebut”, ungkapnya.
Sementara Sekretaris Dinas Sosial PMD Tjomi, memberikan pandangan terkait masukan – masukan dari Komisi I DPRD Pangandaran, menjadi bahan peningkatan kinerja, terlebih jika ada masukan dari Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait regulasi tentang Desa dalam implementasi penggunaan dan perhitungan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa yang berasal daru APBD”, pungkasnya. (Hendris)
