Faktualjabar Infonya Situs Berita Jabar
Related Articles
Kota Tasikmalaya, faktualjabar.com – Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Tasikmalaya Sudah melaksanakan Musyawarah Daerah yang sudah dilaksanakan Sabtu Kemarin 14 desember 2019 yang lalu di Aula DPRD Kota Tasikmalaya.
Namun Anehnya Musyawarah Daerah Sudah dilaksanakan bukan Surat Keputusan Ketua yang Baru yang keluar di Pengurus Wilayah KPPI Jawa Barat yang diterima akan tetapi malah SK Reshuffle yang diterimanya.
Para peserta Musda kebingungan dengan Sikap Pengurus Wilayah DPW KPPI Jawa Barat yang lantas mengeluarkan SK Resafel kepengurusan padahal Musda sudah dilaksanakan.
Dalam kesempatan itu, Anne Yuniarti perwakilan dari Partai Nasdem menyampaikan secara pribadi masuk diorganisasi ini mungkin KPPI ini merupakan kader tebaik yang kumpul disini dan berharap melakukan mekanisme sesuai keorganisasian
“kalau hasil musda tidak diakui oleh DPW Jabar berarti ini organisasi macam apa ini, kita ingin pintar dan menggali kapastias diorganisasi ini. namun apabila tiba tiba muncul sk reshuffle ini dasar hukumnya dari mana” tutupnya.
Sementara itu Heni Handini menambahkan kejadian ini akan menjadi bahan dasar untuk sharing ke pusat, semoga DPP KPPI memberikan solusi terbaik untuk menyelamatkan KPPI Hasil Musda.
Dalam Musda tersebut padahal Hadir para Tokoh Penting di KPPI seperti Dra Hj Ratna Ningsih ketua KPPI Provinsi Jabar, Aslim Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Muslim Wakil Ketua DPRD, Komisioner Bawaslu dan KPU, Ketua Wins Partai perempuan Partai Politik yang ada di Kota Tasikmalaya dan intansi pemerintahan serta undangan yang lainya.
“dari Hasil musda dihasilkan beberapa Point pemilihan ketua yang dilakukan secara demokrasi dan transparan yang dikuti oleh empat kandidat dari perwakilan Parpol. diantaranya Heni Hendini Dari PKB, Ipa Zumrotul palihah dari PBB, Namina Nina Partai Golkar dan Leni Mulyani dari PDI Perjuangan”ucap Perwakilan Peserta Musda Heni Hendini
Lanjutnya, acara Musda kemarin diketahui oleh ketua partai karena dari Musda meminta rekomendasi atas nama wing partai yang diketahui oleh Ketua Parpol
“dari hasil musda dihasilkan ketua Baru dengan peraihan suara Heni Hendini Dari PKB 7 Suara, Ipa Zumrotul palihah dari PBB 4 Suara, Namina Nina Partai Golkar 3 Suara dan Leni Mulyani dari PDI Perjuangan 1 Suara”bebernya
Dalam perjalanan selanjutnya tiba tiba ada muncul SK kepengurusan reshuffle kepengurusan KPPI kota Tasikmalaya yang dikeluarkan oleh Wilayah KPPI Provinsi Jawa Barat yang masa jabatannya sampai 2021.
“nah kami dari peserta musda mepertanyakan dasar hukum nya bisa keluar SK reshuffle itu darimana. DPW Jawa Barat tidak mengakui dan menjalankan hasil musda. karena musda itu adalah pemilihan” jelasnya
Keanehan selanjutnya berada dalam keluarnya SK reshuffle yang ada juga tidak sesuai dengan rekomendasi masing masing Partai Politik, bagimana membangun kerja organisasi hasil rakernas di jakarta mengamanatkan jajaran kppi membangun sinergitas dengan ketua partai dan menjadikan 30 % perwakilan perempuan menjadi anggota legislatif.
“pelaksanaan musda diketahui oleh ketua DPD lama, kalau cacat secara hukum bukan kesalahan panitia pelaksana namun itu bagian dari ketua lama jadi apakah pemilihan melalui musda tidak menjadi dasar hukum bagi berkembangnya proses pendewasaan perpolitikan kader perempuan”pungkasnya
Kalau dibiarkan ini akan menjadi presedent buruk bagi berkembangnya faham demokrasi untuk perempuan di tingkat kota tasikmalaya”tandasnya .(ib)
