Faktualjabar Infonya Situs Berita Jabar
Related Articles
Kota Tasikmalaya, faktualjabar.com-Presiden RI Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidiberupa pertalite dan solar. Kebijakan tersebut sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi.
Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul dengan kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Dan ini akan menyebabkan efek domino kenaikan harga di sektor lainnya.
Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang
kondisi ekonominya belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, PKS bertanggungjawab secara moral dan
konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi.
PKS bertanggungjawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi.
Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD PKS Kota Tasikmalaya Dede S.IP melalui siaran pers, sabtu (10/9/2022).
Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD RI Tahun 1945, Dede menyampaikan dalam UUD RI tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara melalui cabang produksi dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kenaikan BBM bersubsidi jelas bertentangan dengan amanat Konstitusi.
” Kemudian, kondisi perekonomian masyarakat saat ini sedang kesulitan, baik karena dampak pandemi COVID-19, inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga BBM bersubsidi, jelas memperparah kondisi tersebut,
khususnya masyarakat menengah ke bawah. Kenaikan harga BBM menunjukkan sikap tidak berempati kepada rakyat banyak” bebernya.
Serta alasan kenaikan harga BBM bersubsidi disebabkan adanya salah sasaran. Karena itu, seharusnya solusinya adalah memperbaiki tata kelola penyaluran BBM bersubsidi, bukan malah menaikkan harganya. Kebijakan kenaikan harga BBM tidak nyambung dengan pokok persoalan.
“Di tengah-tengah kondisi perekonomian yang sulit, Pemerintah lebih memilih melanjutkan proyek mercusuar
yang belum tentu berkontribusi langsung bagi kesejahteraan rakyat bahkan dananya bersumber dari utang” Keluhnya.
Banyak ahli yang menyampaikan inefisiensi ditubuh Pertamina, yang harusnya bisa lebih berhemat dan berkontribusi untuk menjamin tata kelola migas yang baik, salah satunya harga BBM bersubsidi yang terjangkau.
“Karena itu, ini harus dievaluasi dan diaudit, sehingga Pertamina sebagai cabang produksi penting yang dikuasai negara, mampu menjalankan perannya secara optimal” tegasnya.
Sehingga PKS meminta Walikota Tasikmalaya agar kebijakan umum anggaran perubahan 2022 dan APBD 2023, mengantisipasi dampak tambahan dan boleh jadi lebih parah selain terjadinya resesi global dan efek dari
kenaikan BBM.
“Oleh karena itu, proyek-proyek mercusuar yang tidak berdampak langsung mensejahterakan rakyat agar ditunda dan memprioritaskan program-program untuk kesejahteraan rakyat, seperti operasi
pasar, menyediakan bansos dengan manajemen data penerima yang tepat sasaran,kegiatan stimulan untuk
UMKM serta penyederhanaan izin usaha” tukasnya.(ib)
