Faktualjabar Infonya Situs Berita Jabar
Related Articles
Kota Tasikmalaya, faktualjabar.com-LSM GMBI Distrik Kota Tasikmalaya bersama sekjen SWAP yang beberapa hari ini masih terus melakukan aksi nya dalam menyikapi temuan temuan dalam sebuah proyek pembangunan irigasi cikunten II yang nilainya hampir 23 Miliar dan ijin hampir lepas dari perhatian publik .
Hal ini dikatakan Dede Sukmajaya yang didampingi Sekjen SWAP Diky kepada awak media, juma’t (23/4/2021). Menurutnya Pandemi covid 19 masih saja tetap menjadi perbincangan semua orang dan berdampak kepada sendi sendi kehidupan masyarakat pada umumnya khususnya dampak secara ekonomi.berita berita tentang covid 19 mengalahkan bahkan dapat mengalihkan isu isu strategis di negeri ini. Namun seperti halnya pada pada kasus kasus korupsi jarang sekali muncul saat ini.
“Berdasarkan hasil investigasi dilapangan terhadap pembangunan irigasi cikunten II banyak ditemukan kejanggalan mulai dari pelaksanaan proyek itu yang kami anggap seperti pembangunan proyek ratusan juta rupiah padahal ini anggaran cukup besar hampir 23 milyar.tapi boleh di cek dibeberapa lokasi mereka pelaksana pembangunan tersebut tidak menjalankan aturan yang telah ditentukan bahkan terkesan asal asalan, ini dapat menyebabkan kerugian negara jika betul betul diperiksa secara detail, kecuali dalam pemeriksaan nya juga dilakukan asal asalan .kami yang bodoh saja dapat menilai mana pekerjaan yang benar dan pekerjaan yang tidak benar.” ungkapnya.
Lanjutnya, belum lagi pada persoalan persoalan yang menyangkut dalam pelelangan bisa jadi tidak menjalankan prosedur yang benar menurut aturan sehingga berdampak kepada fakta fakta pengerjaan sangat diragukan.
“Apakah PT.yang mengerjakannya layak atau ahli dibidangnya atau tidak ? Buktinya kami punya bukti bukti ketidak layakan PT.tersebut dalam pengerjaan proyek pembangunan irigasi tersebut. Pada dasarnya kami menganggap pada pembangunan tersebut banyak sekali indikasi indikasi yang dapat merugikan negara.” jelasnya.
Pihaknya meyakini bahwa presiden RI pa jokowi sangat tertib dan memerintahkan kepada para menterinya untuk dapat bekerja dengan baik dan benar , akan tetapi ditingkat bawah belum tentu sesuai dengan keinginan pa presiden dan paling penting harus sesuai dengan keinginan rakyat tentunya.
“Misalkan tujuan pembangunan irigasi cikunten II itu untuk apa tujuannya jika saja tujuannya untuk membantu para petani atau para penggarap lahan pertanian khususnya sawah dan kolam diwilayah yang terlewati nyatanya tidak boleh ditanyakan kepada warga masyarakat kami khususnya wilayah cibeuti di ke rw an 11 dan rw 02 kelurahan cibeuti,semenjak ada proyek cikunten II dari awal bukan malah bagus dan lancar pengairan untuk sawah sawah masyarakat ini malah selalu saja kekurangan air bahkan jadwal yang biasanya 2 kali dalam seminggu ke wilayah kami saat ini semakin tidak ada ,coba bayangkan proyek puluhan milyar ko malah seperti itu bukannya dapat membantu masyarakat malah bikin sengsara rakyat. “bebernya.
Pihaknya pun menjelaskan, belum lagi proyek proyek yang nilainya 200 juta an yang seharusnya dikelola oleh kelompok petugas pengairan setempat malah jadi ajang bancakan dimulai dari tingkat kelurahan ,TPM dan para makelar proyek yang mengatasnamakan partai ini itu dan dewan ini itu ,apakah itu dibenarkan ?.
“yang kami tau bahwa anggaran yang di cairkan lewat BBWS yang berkantor di kota banjar terlalu banyak menyimpan permasalahan yang harus segera di luruskan bahkan kalau bisa diperiksa oleh lembaga anti rasuah atau KPK demi kelangsungan pembangunan yang baik dan benar sesuai harapan masyarakat pada umumnya.” jelasnya.
Pihaknya pun menegaskan tidak akan berhenti melakukan sosial kontrol ini sampai mereka yang hanya menikmati keuntungan pribadi dan para pengusaha yang juga tidak menutup kemungkinan atau patut diduga melakukan persekongkolan bersama dengan pihak oknum pejabat yang ada di BWWS tersebut.sekali lagi ini patut diduga banyaknya persekongkolan dalam proyek itu dapat mengakibatkan kerugian negara dan kerugian bagi masyarakat.
“Semoga saja pihak berwenang tidak tinggal diam dan dapat melakukan pengawasan yang cukup ekstra ketat demi kelancaran dan baik nya pembangunan tersebut yang akan berdampak baik pula bagi masyarakat khususnya pengguna air cikunten II” pungkas Dede sukmajaya dan Diky saat ditemui di kantor sekretariat LSM GMBI Kota Tasikmalaya.(ib)
