Faktualjabar Infonya Situs Berita Jabar
Related Articles
Pangandaran, faktualjabar.com – Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama (IPPNU) dan Pelajar Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Santri Kabupaten Pangandaran, kembali mengadakan Aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, Senin (07/06/2021).
Aksi demo tersebut untuk mempertanyakan kembali kepada DPRD Kabupaten Pangandaran terkait keberlangsungan program Pangandaran Hebat (PAHE) yang merupakan program Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Kepada beberapa awak media Ketua PMII Kabupaten Pangandaran Yusuf Sidik dirinya bersama masa aksi meminta DPRD Pangandaran untuk menyelesaikan program pangandaran mengaji yang sampai saat ini guru ngaji belum menerimanya.
“Kami meminta DPRD Pangandaran mengkoordinasikan dan menindak kepada pihak eksekutif dalam menangani progaram Pangandaran Hebat (PAHE) antara dilanjut atau tidak dilanjut dalam waktu maksimal 5 x 24 Jam” Kata Yusuf Sidik
meminta DPRD Pangandaran harus menuntut Kepada pihak eksekutif untuk merealisasikan program Pangandaran Hebat (PAHE) Tahun 2020, jika tidak ada dalam perencanaan tahun 2020 maka DPRD Pangandaran harus bertanggung jawab.
“Kami meminta DPRD Pangandaran harus memberikan ketegasan kepada pihak eksekutif agar memperjelas anggaran teknis pelaksanaan dan mekanisme dalam merealisasikan program Pangandaran Hebat (PAHE) dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pangandaran Hebat” Bebernya
Kami meminta transparansi data audit anggaran Pangandaran Hebat tahun 2020 diberikan kepada kami dalam kurun waktu 2 x 24 Jam.
Lanjutnya, dirinya meminta DPRD Pangandaran untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang kebebasan berpendapat di wilayah Kabupaten Pangandaran.
“Kami menuntut keras kegiatan reperesi terhadap kebebasan media pers di kabupaten Pangandaran, jika tuntuntan ini tidak di tindak lanjutkan maka kami akan datang lagi dengan masa yang lebih banyak” Tandasnya
Yusup Sidik menambahkan, aksi saling dorong yang tejadi dengan aparat keamanan, itu merupakan bentuk kekesalan dari kami, karena kegiatan seperti ini sudah kedua kalinya dalam kurun waktu empat hari, namun kita masih bisa ditemui oleh ketua DPRD Pangandaran.
Sehingga kami merasa sangat geram sekali, nah inilah yang memicu kami untuk melacak atau mencari kedalam gedung DPRD, tapi kami tidak di perbolehkan untuk masuk sehingga terjadi aksi saling dorong dengan aparat keamanan, paparnya.
Kami menilai DPRD Pangandaran hari ini sudah mati, karena pungsi pengawasannya tidak ada terutama pada program-progaram yang tadi kita sampaikan, ada pangandaran mengaji ada pangandaran hebat, nah ini tidak suara apapun dari DPRD Pangandaran, padahal jelas teman teman-teman yang duduk di kursi DPRD ini di pilih oleh rakyat, tapi kenapa disaat masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya mereka tidak ada di tengah-tengah kita sebagai masyarakat, jadi bagai mana mau memperjuangkan hak rakyatnya, disuruh mendengarkan pun tak datang, tutupnya.(driez)
