Faktualjabar Infonya Situs Berita Jabar
Related Articles
Kabupaten Pangandaran, Faktualjabar.com – Rapat Paripurna secara virtual zoom terkait Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran tahun 2019, Rabu (8/04/2020) di Aula Sekwan DPRD Kabupaten Pangandaran.
Pandangan dari Ketua fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Haer menyampaikan, Setelah fraksi PKB menyimak dan mempelajari penyampaian Bupati atas nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati pangandaran tahun anggaran 2019, ada beberapa hal yang dianggap penting oleh fraksinya, Yaitu :
1.Pembangunan daerah sebagai proses multi dimensi yang mengarah pada perubahan sosial budaya masyarakat untuk bergerak maju atas kekuatan kemampuan daerah untuk lebih berdaya dan memiliki daya saing bagus dengan kabupaten lain, maka pemerintah daerah harus memiliki kemampuan percepatan perubahan positip produktif dalam kinerja pelayanan publik yang optimal,
2. SDM aparat yang qualified,
3. Sumber data yang akurat atas struktur sosial masyarakat juga potensi sumber daya alam yang terjaga baik dengan konsepsi pengembangan SDA yang jelas untuk menambah PAD,
4. Kebutuhan hidup masyarakat yang harus diprioritaskan,
5. Serta stabilitas keamanan yang baik.
Proses partisipasi aktif dari seluruh kalangan masyarakat menuju baiknya kualitas hidup, karena pembangunan daerah menjadi proses “never ending goal” maka pembangunan yang dilakukan pemda harus berorientasi high quality output atau hasil yang berkualitas tinggi bagi masyarakat luas,” jelasnya.
Selanjutnya, seluruh bidang garapan tiap SKPD harus berorientasi output yang berdaya saing, dengan capaian target yang jelas, terukur dan mampu meningkatkan prestasi daerah, karena pembangunan adalah tercapainya perbaikan dari keterbelakangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat ke arah kemandirian hidup layak (sejahtera), pencapaian target pembangunan fisik dan non fisik harus seimbang.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Pangandaran Tahun Anggaran 2019 setuju untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Sementara itu Sekertaris fraksi Golkar Oman Rohman mengatakan berdasarkan penjelasan Bupati Kabupaten Pangandaran, fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan apresiasi terhadap kepala daerah yang telah menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan
Bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
”Kami fraksi Golongan Karya DPRD Kabupaten Pangandaran dalam pandangan umum kali ini, kami menerima untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, serta menjadi bahan bagi kami agar lebih baik lagi untuk kedepannya.” Ungkapnya.
Sekertaris fraksi Persatuan Cecep Nurhidayat mengatakan fraksi Persatuan telah melakukan pengkajian terhadap LKPJ tahun 2019 memberikan beberapa pandangan terhadap penyelenggaraan urusan – urusan desentralisasi. Hal ini mencakup beberapa aspek, pertama program dan kegiatan, kedua realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dan ketiga permasalahan dan solusi, terhadap urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan.
Terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019, fraksi persatuan memandang, program-program pemerintah kabupaten pangandaran pada tahun 2019 telah menghasilkan sebuah konklusi keberhasilan yang harus ditingkatkan dan menyisakan beberapa catatan yang perlu diperbaiki, dikaji dan dilanjutkan.
Program dan kegiatan pemerintah kabupaten pangandaran tahun 2019 merupakan eksekusi terhadap kebijakan umum pemerintah daerah pada tahun bersangkutan. Fraksi persatuan memandang, terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten pangandaran sebagaimana tertuang dalam LKPJ tahun 2019 masih menyisakan pekerjaan yang harus disikapi dan dilanjutkan secara serius pada tahun anggaran berikutnya.
“Mencermati capaian indikator kinerja pembangunan sebagaimana tertuang dalam agenda utama misi pembangunan daerah, fraksi persatuan dapat memahami bahwasannya secara keseluruhan capaian kinerja pembangunan dimaksud perlu di tingkatkan lagi. Meskipun demikian terhadap beberapa indikator perlu mendapatkan perhatian serta klarifikasi atas capaian kinerja dimaksud,” umgkapnya.
Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui organisasi perangkat daerah harus benar-benar menyusun strategi kebijakan agar seluruh anggaran bisa terserap dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Fraksi persatuan memberikan saran dan masukan agar realisasi program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan penyajian secara sistematis, terstruktur, rasional dan komprehensif.
”Akhirnya fraksi persatuan memandang LKPJ Bupati Pangandaran Tahun 2019 telah memenuhi aspek kesesuaian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan baik itu dari aspek sistimatik, ruang lingkup, materi maupun aspek substansi materi, yang harus tetap dipertahankan dalam penyusunan LKPJ tahun berikutnya,” ujarnya.
Ketua fraksi Partai Amanat Nasional Hamdi mengatakan, secara umum nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah dapat terealisasikan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Sebagai produk hukum yang memiliki kedudukan tertinggi di daerah, Peraturan Daerah (Perda) dalam hal ini Perda APBD harus benar – benar menjadi acuan pokok dalam melaksanakan gerak dan langkah proses pembangunan di kabupaten pangandaran, sebab sejatinya setiap sen rupiah dalam APBD adalah dana masyarakat yang diamanatkan kepada pemangku kebijakan.
” Fraksi Partai Amanat Nasional dapat menerima laporan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati pangandaran akhir tahun 2019 untuk dibahas pada tahapan berikutnya,” ungkapnya.
Ketua fraksi Kerja Darsum Darmawanto Setelah menganalisa atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2019 ini, terutama sekali setelah membaca secara faktual terhadap beberapa realitas kinerja pemerintahan daerah kabupaten pangandaran tahun lalu, yang menyangkut di seluruh sektor, fraksi kerja DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan urusan pelaksanaan program-program pemerintah.
Untuk capaian kinerja sektor ekonomi, berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan sebesar 9,23% dibandingkan tahun lalu yang hanya mengalami kenaikan sebesar 4,7%, sedangkan atas dasar harga konstan mengalami kenaikan sebesar 5,95% dibandingkan tahun 2018 yang hanya mengalami kenaikan sebesar 2,1%.
“Laju kenaikan PDRB tahun ini menunjukkan pertumbuhan positif yang mengindikasikan adanya peningkatan volume produk barang dan jasa di wilayah kabupaten pangandaran yang cukup signifikan,” tuturnya.
Terkait kinerja pemerintah daerah sampai akhir tahun 2019, dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami kenaikan dan melampaui target akhir RPJMD 2016-2021 yakni sebesar 68,21 poin. Hal ini tentu saja patut kita apresiasi atas kerja keras pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pangandaran.
” Namun, kami juga menyadari bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
Menurutnya, untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan fokus tidak hanya pada program pendidikan gratis, pengembangan industri dan UMKM, program pelayanan kesehatan gratis, dan BPNT (bantuan pangan non-tunai), tetapi juga pada program peningkatan keahlian melalui pelatihan vokasi sesuai minat, penciptaan lapangan kerja melalui pelatihan wirausaha dan program peminjaman modal yang mudah. Dengan begitu diharapkan ipm kabupaten pangandaran dapat meningkat pesat secara optimal.
“Hal ini perlu dievaluasi bersama untuk menemukan permasalahan yang terjadi sehingga pemerintah daerah dapat mencari solusi atau kebijakan paling tepat terkait permasalahan tersebut,” tuturnya.(driez)
