Faktualjabar Infonya Situs Berita Jabar
Related Articles
Pangandaran, Faktualjabar.com – Geruduk aksi masa masyarakat Kabupaten Pangandaran yang tergabung dari berbagai unsur elemen masyarakat, Kamis 25 Mei 2023, di halaman Gedung Paripurna DPRD Pangandaran, yang menuntut keadilan.
Menerima aksi demo Komite Anti Penindasan dan Koalisi Anti Mafia Hukum serta Mafia Pemerintah, Ketua DPRD Asep Noordin dan Anggota Legislatif lainnya serta Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) Kabupaten Pangandaran, hadir mendengarkan tuntutan keinginan harapan dari peserta aksi demo.
Diatas mimbar orator Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para peserta demo atas kritikan – kritikan yang telah disampaikan.
Selanjutnya terkait adanya penganiayaan terhadap salah seorang petani bernama Tukimin, Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin menyampaikan saat terjadinya penganiayaan dirinya langsung ke lokasi kejadian sekitar jam 10 pagi, hal tersebut sebagai komitmen wakil rakyat yang peduli respek kepada para petani, terangnya.
“Asep mendorong mengawal kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian tersebut agar terang benderang tidak ada yang ditutup – tutupi”, harapnya.
Sementara yang menjadi persoalan – persoalan petani datang menyampaikan aspirasi ke DPRD Pangandaran guna meminta dibuatkan regulasi tentang peraturan daerah tentang pendataan lahan – lahan tanah terlantar, jelas Asep.
Dirinya memohon maaf kepada petani karena “DPRD jarang ngomong di media, karena jarang – jarang media menyampaikan apa yang dilakukan DPRD”, namun komunikasi dengan kawan – kawan SPP selalu terjalin”, tandasnya.
Lebih lanjut Asep Noordin menjelaskan terkait lahirnya Raperda sebagai jaminan untuk rakyat, hingga saat sudah masuk ke “Draf Raperda” artinya tahapan sudah berjalan dan insya Alloh bulan Juli 2023 dibahas dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran dan dirinya menegaskan bahwa setelah proses tahapan maka menjamin kepastian bahwa akan ada Raperda yang diharapkan para petani Kabupaten Pangandaran.
Disis lain Asep berharap temen – temen SPP menyampaikan masukannya karena DPRD memberikan ruang kepada SPP dan yang lainnya untuk memberikan input agar Perda ini di tahun 2023 ditetapkan sebagai Raperda, pungkasnya. (driez)
