Faktualjabar Infonya Situs Berita Jabar
Related Articles
Kabupaten Pangandaran, Faktualjabar.com – Pengadaan Kendaraan Dinas Pejabat dalam menunjang kinerjanya selalu menjadi perhatian publik, tak terkecuali di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran sendiri. Pemerintah Kabupaten Pangandaran melakukan pengadaan mobil dinas diperuntukan bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Dua Wakil Ketua DPRD.
Pro Kontra terhadap pengadaan kendaraan dinas tentu direspon publik negatif dan menilai pengadaan tersebut mencerminkan hedonisme para pejabat publik disaat situasi pandemi Covid-19. Pengadaan kendaraan dinas dinilai juga tidak sensitif akan kesulitan ekonomi masyarakat.
Menyoal hal tersebut Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Otang Tarlian, ST angkat bicara terkait hal tersebut.
“Bukan persoalan pengadaannya tetapi kepatutan dalam kondisi yang tidak tepat,disaat anggaran yang lain di refocusing karena dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan defisit anggaran sekalipun menyangkut masyarakat luas tetap berdampak akibat refocusing anggaran tersebut”, ujarnya.
Tentu kalau ada pembelian maka dalam Anggaran Pembelanjaan Belanja Daerah (APBD) pasti ada kalau tidak ada namanya penyalahgunaan anggaran, tandasnya.
Pengadaan kendaraan dinas memang tidak menyalahi aturan dan penting tetapi masih bisa dihentikan atau dialihkan anggaran untuk program lain yang lebih berorientasi pada penanganan pencegahan pandemi atau pemuluhan ekonomi dampak dari pandemi, Tuturnya.
“Apa boleh buat kendaraan tersebut tidak bisa dikembalikan, kalaupun di jual harus ada mekanisme yg mengatur lebih lanjut. Dirinya berharap dipergunakan sebaik-baiknya dan tingkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan adanya kendaran tersebut sebagai alat mobilisasi dalan kerja yang sungguh – sungguh. Adapun persepsi pro kontra di masyarakat, silahkan jelaskan oleh pemangku kebijakan tersebut tentang alasan dan sebagainya, pungkasnya. (driez)
