Faktualjabar Infonya Situs Berita Jabar
Related Articles
Kota Tasikmalaya, faktualjabar.com – Presidium sembilan bersama para pedagang pasar Pancasila serta Hipala mendatangi Gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Rabu, (18/08/2021).
Kedatangan mereka dilatarbelakangi karena adanya beberapa pedagang yang tidak kebagian lahan, sehingga menimbulkan kekhawatiran dari para pedagang pasar Pancasila.
Dalam konteks ini presidium sembilan berperan sebagai kuasa pendamping bukan sebagai kuasa hukum pedagang pasar.
“Dalam semangat menebar konspirasi kebaikan, makanya kalau secara parsial saya melihat ini kurang baik ya”Kata Asep Heru Rochimat, seusai audiensi.
Selain itu, menurut dia permasalahan yang ada di pasar Pancasila yang sedang mengalami revitalisasi itu memiliki permasalahan yang cukup besar.
“Jika ini tidak dikemas seperti ini dan terus dibiarkan maka persoalan akan semakin membesar, atas dasar tersebut makanya kami datang kesini”Terangnya.
Dari hasil audiensi, ia menyimpulkan memang ada beberapa yang harus di koreksi secara bersamaan. Agar supaya tidak terjadi permasalahan yang berkepanjangan.
Sementara itu, setelah mendengar berbagai pihak Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya H. Andi Warsandi, S.E menyarankan agar dinas terkait untuk melakukan pertemuan kembali antara pedagang pasar dengan Himpunan Pengurus Pasar Pancasila (HIPALA) selaku pengelola pasar yang kini sedang di laksanakan revitalisasi.
“Kami dari Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya mendorong pihak Diskoperindag untuk memediasi pertemuan antara kedua belah pihak, dalam hal ini pedagang pasar yang tidak kebgian lahan dengan pihak HIPALA sebagai pengelola. Supaya menemukan solusi terbaik bagi semua pihak”tegasnya.
Ia pun menyampaikan pandangan bagaimana pasar Pancasila setelah dilakukan revitalisasi. Menurutnya pasar Pancasila akan menjadi pasar modern yang ada di Kota Tasikmalaya.
“Tujuan dilakukannya revitalisasi adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat melalui pedagang pasar. Sehingga nantinya pedagang bisa nyaman di tempat yang sudah di perbaiki dan juga menjadi model ekonomi kerakyatan yang berkembang”tutupnya.(doel)
