Faktualjabar Infonya Situs Berita Jabar
Related Articles
Pangandaran, Faktualjabar.com – Wakil Ketua PC GP Ansor Pangandaran mengucapkan Selamat dan Sukses telah menghidupkan Kembali Demokrasi di DPRD Pangandaran kepada mereka yang pada Tanggal 24 November 2024 tidak hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kab Pangandaran.
Dengan tidak hadirnya sebagian Anggota DPRD Pangandaran pada saat Rapat paripurna Penetapan Persetujuan DPRD Tentang Pengesahan APBD kabupaten Pangandaran Tahun 2024, saya menganggap itu suatu bentuk dinamika demokrasi yang selama ini kita idam – idamkan, karena DPRD ini bukan Dinas maka hal seperti itu terjadi menjadi suatu bentuk kewajaran, papar Amif kepada Faktualjabar.com, Minggu 26 Nopember 2023.
Setelah kami berkomunikasi dengan beberapa Anggota Dewan yang tidak Hadir, kebanyakan mereka memberi alasan karelena di dalam APBD 2024 tersebut terdapat usulan pinjaman jangka panjang sebesar Rp 350 Miliyar, sementara Pemerintah Daerah tidak bisa memberikan keyakinan kepada anggota DPRD dengan Rekomendasi dan masukan dari Kemendagri, Kemenkeu dan Bappenas, kami sangat Khawatir ketika tidak ada transparansi dari Pemerintah daerah, ujarnya.
Ini tidak akan jadi solusi penanggulangan Defisit, dan Pembayaran Hutang Pemerintah Daerah malah akan menjadi bertambah, imbuhnya.
“Defisit dan Hutang yang berkelanjutan di tiap tahunnya, apakah pemerintah daerah tidak punya solusi lain selain meminjam ke Pihak ketiga senilai 350 Miliyar ?” herannya.
Andai saja pengerjaan Fisik, Hibah yang sifatnya tidak Wajib tidak terus di paksakan saya yakin Pangandaran tidak akan defisit sampai 36% seperti sekarang ini. Kalaupun bisa membangun namun bayarnya hasil hutang atau pinjam saya yakin siapapun itu bisa melakukannya, tandasnya.
Kami masih menunggu jadwal Paripurna selanjutnya, kapan akan dilanjutkan kembali, Insya Alloh kami akan melaksanakan Aksi Damai dan Penggalangan Dana untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemda untuk mengurangi beban defisit dengan mengerahkan seluruh kader Se-kabupaten Pangandaran untuk ikut hadir ke DPRD.
Selain itu kami juga terus melakukan koordinasi dengan Organisasi dan Ormas yang ada di Kabupaten Pangandaran agar nanti bisa bersama sama bersatu menyuarakan aspirasi.
Karena kami sebagai masyarakat sangat tidak setuju peminjaman dilakukan sementara transparansi dan kejelasan dari pinjaman tidak bisa diberikan kepada kami sebagai masyarakat,
Kami juga sangat khawatir generasi dan kepemimpinan selanjutnya belum apa – apa sudah disuguhi hutang, logika sederhananya siapa yang mau membayar hutang tapi dia tidak meminjam, mau apa yang akan dijadikan jaminan, apa masyarakat harus patungan demi menutup hutang Pemda, pungkasnya. (driez)
