Infonya Jawa barat
Home / Berita Jabar / Wamendag: E-Retribusi dan QRIS Jaga Pasar Rakyat dan Sektor Perdagangan Tasikmalaya

Wamendag: E-Retribusi dan QRIS Jaga Pasar Rakyat dan Sektor Perdagangan Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya, faktualjabar.com – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menegaskan, pemerintah memberikan atensi lebih terhadap pasar rakyat dan pedagang pasar rakyat guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional selama pandemi Covid-19. Hal itu diwujudkan Kementerian Perdagangan melalui program digitalisasi pasar rakyat dengan menerapkan pembayaran retribusi secara nontunai atau digital (e-retribusi). Dengan demikian, pasar rakyat dapat tetap beroperasi dan menggerakkan sektor perdagangan.

Hal ini ditegaskan Wamendag dalam peluncuran pembayaran retribusi digital di Pasar Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat kemarin, Senin (18/4).

“Penggunaan e-retribusi dipandang sebagai jawaban atas transaksi pembayaran digital yang semakin masif. Saat ini, telah banyak penyedia layanan pembayaran digital yang bisa digunakan. Selain itu, e-retribusi juga dapat menjadikan kegiatan pembayaran retribusi semakin efektif dan efisien,” ungkap Wamendag Jerry.

Wamendag menambahkan, Kementerian Perdagangan mendorong para pedagang dan pengelola pasar rakyat untuk melakukan digitalisasi pasar. Caranya dengan melakukan transaksi secara daring, baik melalui platform media sosial, lokapasar (marketplace), maupun transaksi jual beli secaranontunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Hadirnya pembayaran retribusi secara digital menjadi sangat penting karena dapat menjadi alat pembayaran yang sesuai dengan protokol kesehatan dalam rangka membantu mengurangi transaksi secara uang langsung atau tunai.

Wamendag juga menekankan pentingnya digitalisasi pasar, terutama retribusi, bahwa digitalisasi dapat membuka jangkauan pasar atau pembeli yang jauh lebih luas. Produktivitas penjualan melalui daring bisa mencapai dua kali lipat dari penjualan luring.

“Penerapan digitalisasi bisa meningkatkan produktivitas tanpa harus meninggalkan lapak dagangan. Selain itu, semua transaksi tercatat dan tersimpan dengan baik,” ujar Wamendag.

Saat ini, Kementerian Perdagangan menargetkan 1 juta UMKM dan 1.000 pasar rakyat untuk terdigitalisasi pada 2022. Data Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menyebutkan, 486 dari 3.705 pasar rakyat telah terdigitalisasi pada 2021. Sejumlah 328 pasar telah menerapkan e-retribusi, 114 pasar menerapkan perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce), dan 54 pasar menerapkan pembayaran melalui sistem elektronik (e-payment).

Wamendag menyampaikan, “Pembangunan atau revitalisasi pasar yang terdigitalisasi di seluruh provinsi hingga pelosok Indonesia adalah salah satu prioritas utama Kementerian Perdagangan. Hal itu memerlukan kerja sama semua pihak, khususnya untuk membangun infrastruktur digital yang mumpuni.” Kementerian Perdagangan juga telah melakukan inisiasi untuk membuat nota kesepahaman (MoU) dengan aplikasi digital dan lokapasar guna membantu para pedagang berjualan secara daring, antara lain dengan Grab dan Tokopedia.

Saat ini, sudah bergabung delapan pasar yang menerapkan digitalisasi dengan Tokopedia. Delapan pasar tersebut yaitu Pasar Sabilulungan Kab Bandung, Pasar Cihapit Kota Bandung, Pasar Beringharjo Kota Yogyakarta, Pasar Anyar Kota Tangerang, Pasar Kampung Baru Kota Makassar, Pasar Pabaeng-baeng Kota Makassar, Pasar Badung Kota Denpasar, dan Pasar Oro Oro Dowo Kota Malang.

Pasar Ciawi dibangun Pemkab Tasikmalaya bekerja sama dengan CV KSB pada 1992 silam. Saat ini, pasar seluas 10.055 m2 t ersebut menampung 532 kios dengan jumlah pedagang 450 orang. Adapun jumlah pedagang harian dan kaki lima tercatat 250 orang.

Peluncuran digitalisasi retribusi Pasar Ciawai juga dihadiri Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Iqbal Shoffan Shofwan, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto,serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Nana Rukmana.

Ade Sugianto menyampaikan, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya merupakan yang terendah di Jawa Barat. Menurutnya, digitalisasi pasar yang diawali dengan program e-retribusi merupakan salah satu langkah yang dapat mengerek PAD Kabupaten Tasikmalaya.

Tinjau Harga dan Ketersediaan Bapok Di Pasar Ciawi.

Wamendag juga mengecek harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok (bapok). Wamendag menyampaikan, ketersediaan aman secara umum.

“Ketersediaan bapok cukup aman. Yang menjadi perhatian adalah fluktuasi harga minyak goreng curah. Kami masih menemukan minyak goreng curah yang harganya tinggi karena dari agen pun sudah dijual melampaui HET atau lebih dari Rp14 ribu/liter,” ungkap Wamendag.

Sementara di Pasar Rajapolah, Wamen menemukan harga daging sapi cenderung menurun. “Dari sempat mencapai titik Rp140 ribu/kg, perlahan menurun ke Rp120 ribu/kg. Bawang putih berkisar Rp28—30 ribu. Untuk migor curah, harganya juga belum sesuai HET yaitu Rp21 ribu. Pemerintah akan mencatat dan menindaklanjuti. Untuk migor kemasan, fluktuasinya cukup wajar,” jelas Wamendag.

Tinjau Lahan Relokasi Pasar Singaparna

Wamendag Jerry juga meninjau lokasi lahan di Kecamatan Padakembang yang direncanakan sebagai relokasi Pasar Singaparna. Pasar Singaparna yang saat ini berlokasi di Jl Raya Singaparna Kecamatan

Singaparna memiliki luas lahan 13.200 m2 dengan jumlah kios sebanyak 1.388 unit dan los PKL 618 unit yang beroperasi setiap hari.

Pasar Singaparna merupakan salah satu pasar rakyat yang dimiliki dan dikelola Pemkab Tasikmalaya melalui UPT Pasar Singaparna yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Peridustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya. Pembangunan Pasar Induk Singaparna berlokasi di Desa Cilampunghilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya yang Berjarak sekitar 2 km dari kawasan pusat Pemkab Tasikmalaya.

Menurut Wamendag, Pasar Induk Singaparna telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya.

“Peruntukan pemanfaatan ruang untuk pasar telah dilengkapi dan ditindaklanjuti pula dengan kajian yang lebih spesifik yang meliputi dokumen detailed engineering design (DED) dan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) telah selesai disusun. Secara normatif, regulasi keruangan untuk lahan peruntukan pasar telah memenuhi peraturan dan Analisis yang layak untuk dilakukan pembangunan Pasar Induk Singaparna,” pungkas Wamendag.

 

About Redaksi Faktualjabar

Check Also

Berawal #biasainpagi menjadi #tasikberlari

Kota Tasikmalaya, faktualjabar.com- Sabtu yang cerah di pagi hari, beberapa kelompok pelari berkumpul di Cafe …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *