Faktualjabar Infonya Situs Berita Jabar
Related Articles
Kabupaten Tasikmalaya, faktualjabar.com-Muhammad Arief Budiman salah satu dari penasehat Yayasan Bina Karya Negeri Tasikmalaya, Dosen Faperta Unpad yang sedang menyelesaikan disertasi studi S3nya, di Fakultas Ekonomi dan bisnis (FEB) Unpad, menyampaikan perihal permasalahan rantai pasok beras di Kabupaten Tasikmalaya.
Tentang komoditas beras masih mengalami kendala selama pandemi covid 19,
Penurunan kuantitas dan kualitas komoditas beras di Kab.Tasikmalaya diperparah dengan adanya aturan yang telah diterapkan mulai dari PSBB dan PPKM sehingga distribusi untuk pasokan semakin terhambat.
“Tidak hanya pengaruh dari aturan PPKM namun faktor yang lain juga berpengaruh terhadap kelangsungan sistem kekuatan oligopoli yang saat ini masih kuat.
Keadaan pasar tradisional dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa aktor pada titik rantai pasoknya.
Titik pertama,Petani berkompetisi ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah, karena itu penguatan kelembagaan dalam suatu kelompok tani harus dikuatkan kembali.ujar Muhammad Arief Budiman.
Kendalanya ada kekuatan Oligopoli yang sangat kuat.
Ada 3 titik dalam rantai pasok beras di Kab.Tasik ini (selain Bulog sebagai Pemerintah dalam hal ini), yaitu;
pertama adalah petani, titik kedua sebagai bandar/ pengepul/pihak industri pengolahan padi dan titik ketiga penjual akhir atau ritel.
Harga dikuasai oleh titik kedua yaitu bandar. Pandemi covid 19 ini mengalami dampak kuat terhadap para petani.
Beberapa bandar besar dalam satu ikatan keluarga seperti anaknya, sepupunya, keluarganya atau kerabatnya dalam satu mata rantai untuk menguasai dalam bentuk oligopoli dalam pasok komoditas beras di kabupaten Tasikmalaya.
Solusinya yang kami tawarkan dalam menangani permasalahan tidak efesiensinya rantai pasok beras pada kondisi kuatnya oligopoli adalah harusnya pemerintah hal ini bulog lebih bisa mengajak oligopoli tersebut bisa dilakukan pembinaan oleh pemerintah.
Solusi kedua adalah para petani di Kabupaten Tasikmalaya harus lebih kompak dalam berkelompok (taninya lebih dikuatkan lagi) dari mulai dari desa-desa suatu kelembagaannya dalam hal ini tentu bila ada hasil output yang dapat dijadikan input bagi petani untuk dapat diserap oleh masyarakat dari pemerintah bisa lebih mudah dihandel atau lebih efisien dalam penyalurannya, karena kelompok tani saat ini semakin berkurang atau karena ada faktor lain seperti lahan sawah yang diruang dijadikan perumahan.(kostaman)
