Faktualjabar Infonya Situs Berita Jabar
Related Articles
Pangandaran, Faktualjabar.com – Setelah viralnya unggahan video curhatan Husein Ali Rafsanjani melalui Instagram miliknya dan Tiktok Husien_Ar ini dibanjiri atensi dari berbagai netizen di akun miliknya.
Sebagai guru muda PNS di Kabupaten Pangandaran Husein dalam unggahannya tersebut menuturkan adanya dugaan pungutan liar (pungli) dan intimidasi dilingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran, hal tersebut ketika setelah dirinya setelah melaporkan kepada situs Lapor.go.id.
Video yang diunggah Husein dibagi 4 slide tersebut memaparkan keprihatinan dirinya selaku PNS baru dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran.
Dalam penjelasannya kenapa dirinya berani speak up di akun jejaring sosialnya (IG dan Tiktok), kenapa berani mengundurkan diri dari PNS di Kabupaten Pangandaran, berawal dari Latsar tahun 2020 setelah terima surat tugas dengan detail biaya yang sudah dianggarkan oleh negara tiba – tiba H – 7, harus bayar uang transport.
“Yang bikin jengkel dirinya ikut ga ikut sama rombongan, dirinya naek motor dari Pangandaran ke Bandung, ada juga yang ga ikut karena hamil dan sakit itu harus bayar, walau jengkel tetap bayar akhirnya”, ungkap Husein.
Hingga saat Latsar ditagih lagi sebesar Rp 350.000,-, sementara saat itu gajinya selama 3 bulan belum dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, informasi yang didapatinya gaji dirapel selama 3 bulan.
Padahal di rekening tabungannya tidak ada uang, hingga dirinya berani melaporkan ke situs “Lapor.go.id”.
Di laporan tersebut dicantumkan screenshoot penagihannya dan bukti transfernya, hingga tidak lama dari laporan tersebut dicarilah siapa yang lapor, karena banyaknya yang dituding dan dianggap merugikan yang lain, akhirnya dirinya mengaku yang lapor, papar Husein.
Tidak sampai disitu dirinya di telepon oleh BKPSDM Pangandaran untuk menghadap, namun saat menemui ke kantor BKPSDM, Handphone miliknya disuruh ditaroh di depan, suasana dirasanya olehnya tidak nyaman, dirinya berada ditengah dikepung 12 orang.
Dari pihak BKPSDM mempertanyakan kenapa melaporkan, dirinya menjelaskan apa yang dirasakan tersebut merasa keberatan uang untuk apa, urgensi apa.
Dari penjelasan BKPSDM uang ada namun di recofusing untuk Covid, namun sepengetahuan dirinya jika uang negara untuk perpindahan dana pasti ada suratnya, hingga dirinya meminta surat perpindahan dana tersebut guna nurunin laporannya tersebut.
Hingga dari pihak BKPSDM menjelaskan kembali uang tersebut sudah tidak ada karena waktu Latsar awal online dan tiba – tiba offline hingga dananya belum disiapkan dari awal, jelas Husein.
Sekitar 6 jam disidang menurut pengakuan Husein, disuruh nurunin laporan, kalau laporan ini tidak diturunkan laporan kamu bisa dipecat karena dianggap merusak nama baik instansi, hingga akhirnya dirinya meminta langsung surat pemecatan hari itu juga, Tandak Husein.
Hingga dari situ dari pihak terkait mendatangi ke sekolah, dan berbicara kepada teman se profesinya, “harusnya Husein diawasi, hingga merasa dirugikan dan mengancam ke orang lain”, tandas Husein.
“Minggu depan dipanggil kembali, karena dianggap merugikan orang lain akhirnya laporan tersebut diturunkan olehnya sampai bulan Maret 2022 ada kasus lagi di instansi tersebut katanya ada CPNS yang ambil uang kas, tetapi beda perlakuan proses persidangan tidak seperti dirinya ketika dipanggil pertama, seperti seorang koruptor atau membunuh”, jelas Husein.
Yang lebih ironis yang dirasakan Husein, di grup WA nya jika Laporan Husein tidak diturunkan SK PNS se – Kabupaten Pangandaran tidak akan diturunkan, hingga dirinya menurunkan laporan tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi orang – orang yang tidak tahu masalahnya.
Sampai pulang ke Bandung, hingga 1 tahun berlalu surat pemecatan tidak keluar akhirnya mengundurkan diri dari PNS di Kabupaten Pangandaran.
Hingga berita diturunkan belum ada klarifikasi dari pihak BKPSDM dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran (**)
