Faktualjabar Infonya Situs Berita Jabar
Related Articles
Pangandaran, Faktualjabar.com – Pekerjaan Pembangunan Pelengkap Ruas Jalan Sopla – Cibogo atau sering disebut juga Tembok Penahan Tebing (TPT) di Desa Cibogo Kecamatan Padaherang yang dikerjakan oleh salah satu CV. Damar Buana diduga tidak sesuai spesifikasi.
Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran, dengan nomor kontrak : 620/4405/SPK/DPUTRPRKP.2/2023 dan Biaya Anggaran sebesar Rp 176.953.000,00, namun volume dan dimensi pekerjaan tersebut tidak tertera di papan informasi.
Pembangunan pekerjaan tersebut menurut para pekerja sampai sa’at ini masih punya tunggakan yang belum dibayarkan.
Opik selaku pekerja di lokasi tersebut menuturkan tunggakan tersebut yang belum terbayarkan masih sekitar 5jta lebih, dan menurut Aef (Pengesub HOK) sekitar 8jtan.
“Pembangunan pekerjaan sudah beres dan pelaksana pekerjaan tersebut sesuai instruksi karena kami hanya para pekerja,”ujarnya.
Dikonfirmasi diruang kerjanya, Selasa (10/10/2023) Sekretaris Dinas DPUTRPRKP Kabupaten Pangandaran Kurnia Hendriana menuturkan bahwa ranahnya mah bukan kearah sana. Akan tetapi dinas itu sampai ke arah pengusahanya, hal yang tadi disampaikan bahwa itu permasalahan antara kontrak kerja dan subcon pekerja (HOK).
“Kami disini cuma hanya sebatas menjembatani karena emang banyak kasus – kasus seperti ini ya itu diantaranya. Nunggak ke toko materrial, nunggak ke warung, nunggak ke penyedia dan lain-lain,” tuturnya
“Toh nanti kalau sudah dijembatani tinggal bagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak yang nantinya akan dikomunikasi dengan bersangkutan,” tambahnya
Sementara itu, Kabid Bina Marga PUPR Kabupaten Pangandaran Nanang Heryanto mengatakan bahwa pekerjaan tersebut pekerjaan kang Toyet.
“itukan dipercayakan ke Pak Sugeng, sudah beres, segala administrasi pun sudah beres terutama masalah pembayaran dari kang Toyet dan kang Sugeng,” tuturnya.
Ketika ditanya harga standar Kabupaten Pangandaran mengenai harga per kubikasi Nanang Haryanto menjawab, untuk harga perkubikasinya yaitu 600ribu.
Lebih lanjut terkait adanya dugaan pondasi galian pekerjaan yang tidak digali dan pondasi galian yang variatif mulai dari sekitar 20 – 30 cm, Nanang menjelaskan hal tersebut akan kami konfirmasi dan kepada pengawas dan pihak kontraktor, tuturnya.
Ditempat terpisah Ketua Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Apudin, mengatakan bahwa dalam pekerjaan ini selain dari para pekerja yang belum dilunasi diduga pula pekerjaan ini tidak sesuai spek dilihat dari tinggi galian tersebut, tadi kita sudah diukur kedalaman galian, lebar, tinggi dan panjang, itu semua buat data sebagai bukti data kami untuk ditindaklanjuti ke APH, karena diduga merugikan keuangan negara, tandasnya. (driez)
