Faktualjabar Infonya Situs Berita Jabar
Related Articles
Oleh : Muhlis Nawawi, sekretaris GP Ansor Kabupaten Pangandaran
Faktualjabar.com – Kita sangat memahami bahwa negara menjamin warganya bebas dalam menyampaikan pendapat selama apa yang dismpaikan tidak keluar dari norma norma yang berlaku artinya tidak berupa fitnah, hoax atau menyinggung perasaan orang lain
Dalam hal ini Rakyat juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengawal dan mengawasi keberlangsungan pembangunan di daerah, maka menjadi hal yang sangat wajar jika ada sedikit gejolak yang timbul akibat dari kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah baik eksekutif ataupun legislatif
Disisi lain kehadiran ormas, lembaga masyarakat, organisasi sosial dan organisasi kepemudaan seharusnya menjadi bagian dari Kontrol Sosial yang aktif menyuarakan kepentingan kepentingan rakyat sehingga kehadirannya betul betul menjadi Penengah yang mampu menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat ketika timbul permasalahan karena kita sangat mamahami makna dari “TAWASUTH”
Jika Program pemerintah itu baik bagi kesejahteraan dan pembangunan oke mari kita dukung, tapi jika program itu di sinyalir bersenyawa dengan kepentingan tertentu dan mengabaikan kepentingan rakyat Mari kita benahi bersama, mari kita kritisi bersama
Artinya Jika anda bisa mengkritisi tindakan Rakyat maka anda juga harus lebih bisa mengkritisi Pemerintah doong haha!!!
Karena pemerintah seharusnya menjadi Tauladan bagi rakyatnya
Lebih lanjut dalam menyikapi penetapan dan pengesahan APBD 2024 Ansor akan meminta DPRD untuk membahas dan membedah APBD 2024 supaya kita bisa betul betul mengawal realisasi APBD 2024 itu
