Faktualjabar Infonya Situs Berita Jabar
Related Articles
Pangandaran, Faktualjabar.com – Masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya guna memenuhi kebutuhan sehari – hari tidak terlepas dari kebutuhan energi listrik.
Adanya hak dan kewajiban baik dari pelanggan maupun pengusaha dalam hal ini BUMN yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Pelanggan yang menunda kewajibannya membayar tagihan iuran listrik tentu akan berdampak pada pemutusan aliran listrik.
Pun hal yang sama ternyata terjadi pada institusi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran melakukan menunggak tagihan iuran listrik dari bulan Januari hingga sekarang belum terbayarkan yang jumlahnya kurang lebih sebesar Rp 700.000.000,00, untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik diruang lingkup Pemda Kabupaten Pangandaran.
Ironis, pemutusan aliran listrik dan Wi-Fi pernah terjadi ketika rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Pangandaran beberapa bulan lalu.
Hal tersebut diungkap oleh Apudin Ketua Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Kabupaten Pangandaran kepada Faktualjabar.com, Senin (16/10/2023) di kediaman rumahnya.
Lebih lanjut, Apudin menuturkan PLN sebagai BUMN merupakan perusahaan yang melayani dan menjual listrik kepada pelanggan. Selama ini perusahaan BUMN merugi, yah …. Mungkin ini salah satunya, tandas Apudin.
“Untuk itu diharapkan kepada Pemda Pangandaran agar tata pengelolaan anggaran keuangan daerah harus terukur dan terarah, jangan sampai memaksakan program yang bukan prioritasnya atau program tambahan dengan merubah kegiatan – kegiatan lainnya”, pungkasnya.(driez)
