Faktualjabar Infonya Situs Berita Jabar
Related Articles
Kota Tasikmalaya, faktualjabar.com-Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus DPC Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Kota Tasikmalaya periode 2021-2026 yang dilaksanakan di aula serbaguna DPRD Kota Tasikmalaya, kamis (24/2/2022)
Dalam kesempatan itu, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Tasikmalaya Rukmini Yusuf mengatakan pada intinya menginginkan perempuan-perempuan di Kota Tasikmalaya tercapai pemberdayaannya karena di Kota Tasikmalaya masih banyak yang terdampak pandemi covid 19, ekonomi, permasalahan rumah tangga.
“maka dari itu semua hal ini harus kita bantu sehingga bisa menjadi solusi agar merangkul perempuan di Kota Tasikmalaya dengan FPPI ini” jelas istri Walikota Tasikmalaya ini.
Dirinya berharap dengan adanya FPPI ini pemberdayaan perempuan di Kota Tasikmalaya bisa lebih meningkat.
Sementara itu, Ketua DPD FPPI Jawa Barat Tia Fitriani menyakini setelah pelantikan hari ini semangatnya semakin berkobar, karena pada saat ini kami terus bergerak Se-Jabar ini.
“di Tasikmalaya ini banyak kasus-kasus belum terselesaikan dan itu akan kami kawal langsung, dan kami akan masuk ruang-ruang kosong karena di tingkat polsek belum ada unit PPA sehingga kami bisa berkolaborasi” jelasnya.
Lanjutnya, untuk bidang lainnya sepertihalnya bidang pemberdayaan kami terus bergerak karena semua masalah berawal dari permasalahan ekonomi.
“sehingga kami ingin peningkatan ekonomi keluarga dimulai dari tingkat keluarga, harapannya dengan adanya FPPI di Kota Tasjkmalaya ini bisa menjadi wadah khusus bagi perempuan yang mau maju bersama yang peduli dengan kaumnya sehingga kaum perempuan tidak menjadi unsur pelengkap saja” bebernya.
Supaya perempuan juga bisa membantu perekonomian keluarga serta bisa menjaga ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan keluarga bisa tercukupi.
Ditempat yang sama, Ketua FPPI Kota Tasikmalaya Anne Yuniarti SH mengatakan Forum Pemberdayaan Perempuan ini meliputi berbagai aspek ada UMKM, sosial, politik, Hukum dan HAM.
“karena akhir-akhir ini sering terjadi kekerasan seksual di sekitar kita,kemudian latar belakang saya pun sebagai advokat untuk saat ini concern nya lebih ke perlindungan perempuan” jelasnya.
Anne pun menerangkan, membuka pos bantuan hukum (bakum) jadi siapapun perempuan yang mengalami kekerasan bisa memberikan aduan akan didampingi dari awal sampai ke tahap pelaporan tanpa biaya.
Dalam kegiatan hari ini setelah pelantikan dilakukan diskusi panel dengan tema perlindungan hukum untuk perempuan.
“alasan memakai tema perlindungan hukum untuk perempuan karena banyak perempuan yang bersinggungan dengan hukum, banyak pertimbangan dan takut ketika mengalami kekerasan seksual” pungkasnya.(ib)
