Faktualjabar Infonya Situs Berita Jabar
Related Articles
Kabupaten Pangandaran, Faktualjabar.com – Guna mencermati Raperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menggelar rapat pandangan penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Senin (30/06/2021) di Ruang Rapar Paripurna DPRD Pangandaran.
Hadir mulai dari Pimpinan DPRD hingga Anggota DPRD, hal tersebut untuk mendengarkan pandangan dari fraksi – fraksi yang ada di DPRD Pangandaran.
Fraksi Persatuan yang disampaikan Cecep Nurhidayat, S.Pd.I dalam kesempatan tersebut memaparkan Pandangan Umum (Pandum) terhadapat Raperda tersebut. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 Ayat 1 huruf d, disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan Rancangan tentang Peraturan Daerah (Perda) trentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama, disampaikan bersama, disampaikan dalam rapat paripurna DPRD selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Penilaian Raancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, bukan sebatas pada menolak atau menerima, bukan pula didasarkan pada hitungan angka, namun yang lebih esensi pengukurannya adalah tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan Makmur.
Efisiensi dan efektivitas pelaksaan anggaran sudah semestinya semakin diperketat Bersama dengan upaya memperbaiki struktur penganggaran agar lebih proporsional dimasa – masa mendatang. Untuk itu pilihan terhadap penggunaan instrument berbasis kinerja menjadi mutlak untuk sepenuhnya dilaksanakan.
Fraksi Persatuan telah melakukan pengkajian dan penelitian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020, memberikan beberapa pandangan terhadap penyelenggaraan urusan – urusan disetralisasi. Hal ini mencakup beberapa aspek, antara lain :
1. Program dan kegiatan.
2. Realisasi dan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Permasalahan dan solusi terhadap urusan – urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan.
Terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020, Fraksi Persatuan memandang program – program Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020 telah menghasilkan sebuah konklusi keberhasilan yang harus ditingkatkan dan menyisakan beberapa catatan yang perlu diperbaiki dan dikaji ulang Bersama – sama.
Program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun 2020 merupakan eksekusi terhadap kebijakan umum Pemerintahan Daerah. Fraksi Persatuan memandang terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelasanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus disikapi secara serius pada tahun anggaran berikutnya.
Mencermati capaian indicator pembangunan sebagaimana tertuang dalam agenda utama misi pembangunan daerah, Fraksi Persatuan dapat memahami bahwasannya secara keseluruhan capaian kinerja pembangunan dimaksud rata – rata telah mencukupi. Meskipun demikian terhadap beberapa indicator perlu mendapatkan perhatian serta klarifikasi atas capaian kerja dimaksud.
Masih kata Cecep, “Kami dari Fraksi Persatuan DPRD Kabupaten Pangandaran, menerima Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2020 layak untuk dibahas pada tahapan pembahasan selanjutnya” pungkasnya. (driez)
