Faktualjabar Infonya Situs Berita Jabar
Related Articles
Pangandaran, faktualjabar.com – Dengan terjadinya beberapa kali diskornya rapat Paripurna DPRD Pangandaran pada Jum’at, 24 November 2023 lalu.
terkait Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) tahun anggaran 2024 dikarenakan tidak Quorum menimbulkan beberapa pertanyaan diberbagai kalangan.
Salah satunya, dari Garda Bangsa Pangandaran, Adi Permana selaku Sekretaris Garda Bangsa Pangandaran menyampaikan itu sebuah hal wajar karena itu bentuk dari demokrasi.
Terkait tidak hadirnya anggota DPRD saat Paripurna sudah melalui mekanisme yang diatur oleh Tata Tertib DPRD, contohnya Fraksi PKB dari awal semenjak dilakukannya rapat sinkronisasi antar Fraksi sudah melakukan penolakan agar Raperda terkait APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya.
“apalah daya sistem yg diberlakukan di DPRD kan Kolektif kolegial, dimana suara terbanyak itu yang menjadi acuan untuk dilanjutkan atau engganya ke tahap Paripurna atau penetapan” tambah adi
Adapun Fraksi PKB melakukan penolakan dikarenakan adanya pinjaman jangka panjang sebesar Rp. 351 Miliyar yang terkesan memaksakan padahal dari Kemendagri, Kemenkeu dan Bappenas itu sendiri belum keluar rekomendasinya belum ada kejelasan terkait rekomendasinya yang di khawatirkan hanya akan menambah defisit anggaran.
“kan menurut Peraturan Menteri Keuangan defisit anggaran itu maksimal hanya 6,2% dari APBD, sedangkan di Pangandaran sudah mencapai 36,2%” imbuh Adi
Ada beberapa fraksi yang memilih untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya akan tetapi anggota fraksinya tidak menghadiri Paripurna tersebut,
“di DPRD Pangandaran ada Fraksi gabungan, mungkin saja diinternal Fraksinya mis komunikasi/tidak dilakukan fouting tiba-tiba ketua fraksi bilang setuju, mau tidak mau mungkin kata hati nuraninya menolak ya beberapa anggota fraksi itu memilih untuk tidak hadir sebagai bentuk penolakan tersebut” pungkasnya (driez)
