Faktualjabar Infonya Situs Berita Jabar
Related Articles
Pangandaran, Faktualjabar.com – Gelitik ungkapan Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin saat menyampaikan tanggapan di depan para pendemo kemari, Kami 25 Mei 2023, di Halaman Gedung yang katanya milik rakyat DPRD Pangandaran.
Adanya narasi “DPRD jarang ngomong di media, karena jarang – jarang media menyampaikan apa yang dilakukan DPRD”.
Perlu saya cermati bait per bait kata per kata, bahwa kalimat yang dilontarkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran tersebut sungguh sangat disayangkan, karena kalau teman – teman awak media yang bertugas di Kabupaten Pangandaran mencermati narasi yang disampaikan Ketua DPRD Pangandaran tersebut, cukup melukai profesi kami selaku jurnalis.
“Bukan Baperan … Namun perlu diluruskan statment tersebut, tidak usah lah mengungkap narasi – narasi seperti itu dan menurut saya itu tidak pantas dilontarkan oleh seorang wakil masyarakat”, ucap Hendris.
Awak media yang notabenenya adalah pembawa berita, penulis dan penjaga pilar demokrasi ke – 4 setelah Yudikatif – Eksekutif – Legislatif, bahkan Ketua KPK RI memberikan penghargaannya kepada insan pers tahun 2021 saat Hari Pers Nasional bahwa Wartawan sebagai Pahlawan Anti Korupsi.
Wartawan itu bisa saya katanya manusia setengah dewa, tanpa ada wartawan publik tidak akan mengetahui adanya korupsi dan sebagainya.
Saya menyanggah statment Ketua DPRD Pangandaran, kita buka – bukaan data saja, berapa media yang kerjasama dengan DPRD Pangandaran, baik media cetak maupun online.
“jarang – jarang kegiatan tidak terpublikasi atau tidak ada anggaran”tuturnya
Semua bisa dilihat rekam jejak digital media yang sudah bekerja sama dengan DPRD Pangandaran, bahkan ada grup WA HUMAS DPRD Pangandaran yang dikelola oleh Humas DPRD, papar Hendris.
Bahkan dari kerjasama tersebut hingga saat ini kewajiban DPRD Pangandaran belum membayar kewajibannya kepada awak media yang sudah bekerjasama, karena fiskal keuangan daerah yang masih gali lobang tutup lobang, ada apa …
“Justru saya bertanya kenapa dari pihak DPRD Pangandaran setiap ada kegiatan fraksi – fraksi atau rapat tidak dishare ke grup WA, adapun yang dishare kegiatan – kegiatan tertentu, sementara kegiatan lainnya kami harus mencari menggali informasi kegiatan DPRD Pangandaran, beda dengan Prokofim Pemda yang selalu menshare kegiatan Pemda”, herannya.
Saya berharap ke depan tidak ada lagi kejadian dan hal – hal narasi – narasi seperti itu, karena tanpa diminta kami awak media pasti menggali dan mencari informasi apapun merujuk pada UU KIP 14 th. 2008.L, dan UU PERS No 40 Tahun 1999 dan saya berharap Ketua DPRD Pangandaran memohon maaf atas statment yang disampaikan tersebut, tutupnya. (driez)
