Faktualjabar Infonya Situs Berita Jabar
Related Articles
Kota Tasikmalaya, faktualjabar.com-Sampaikan keluh kesah pasca seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) para guru honorer di Kota Tasikmalaya yang tergabung dalam Guru Tenaga Kependidikan Honorer Non Katagori Usia 35 Tahun ke atas (GTHNK 35+) didampingi PGRI melakukan Audensi dengan anggota DPRD Kota Tasikmalaya yang dihadiri oleh Ketua Komisi IV dan Komisi I, kamis (23/9/2021).
Dalam Kesempatan itu, Penasehat Hukum GTKHNK 35+ Meiman N Rukmana. SH., MH menyampaikan seleksi PPPK ini jangan sampai menjadi ajang kompetisi ujung-ujungnya adalah eliminasi.
“guru honorer yang sudah lama mengabdi dan bekerja cukup lama dengan dalih kompetensi” Kata Meiman N Rukmana. SH., MH kepada wartawan usai melakukan Audensi, di gedung Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya
Lanjutnya, dirinya meminta kepada Pemerintah agar regulasi di perlunak dan perlentur jangan ditambah kesulitan dan kesusahan, namun hargai jasa jasa kepada mereka yang sudah mengabdi dan itu patut kita hargai.
“Terkait kepedulian Kepala Daerah kepada guru honorer responnya belum kelihatan apalagi kerja nyatanya, ya mungkin sibuk terlalu banyak menerima ormas, lsm, dan tim sukses dari pada guru honorer”tuturnya
“Harus disadari bahwa tatkala hal ini tidak direspon dan tidak ditindaklanjuti secara nyata akan terjadi krisis di dunia pendidikan” Tambahnya.
Dirinya meminta kepada Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dan Kepada Kepala Daerah untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat kaitan permasalahan Guru Honorer yang ada di Kota Tasikmalaya
“artinya dewan termasuk Walikota ini harus memberikan masukan ke pusat terkait permasalahan di Kota Tasik. Terutama kan ini kepentingannya walikota, walikota itu harus berkirim surat, intinya itu harapannya terhadap perkembangan PPPK terutama khususnya di Kota Tasik” pungkas Meiman.(ib)
