Faktualjabar Infonya Situs Berita Jabar
Related Articles
Pangandaran, Faktualjabar.com – Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) Terkait adanya pemborosan keuangan daerah sebesar 14 Miliar di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 dalam pengadaan barang dan jasa internet didicate untuk beberapa SD dan SMP.
Sebelumnya telah lakukan audiens antara Disdikpora dengan Forum Peduli Pendidikan (FBB) Kabupaten Pangandaran, yang di fasilitasi oleh Komisi IV DPRD Pangandaran, pada hari Kamis 09 Maret 2023, di Gedung Paripurna DPRD.
Hadir pada saat itu perwakilan dari Komisi IV DPRD Pangandaran Encep, Kepala Disdikpora Agus Noordin beserta staf dan FPP.
Hasil dari audiens menuntut keterbukaan dan hasil kerja dari Komisi IV yang hingga sekarang masih dipertanyakan oleh publik.
Sebelumnya dikonfirmasi bulan Mei 2023 kepada Ketua Komisi IV Wowo, di RSUD Pandega saat tes MCU, CAT Bacaleg, Wowo menuturkan bahwa perihal tuntutan FPP sudah ditindaklanjuti oleh Komis IV DPRD Pangandaran, ucap Wowo.
Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi IV dari Fraksi PKB Encep, ditempat yang sama, “bahwa hasil kerja perihal temuan BPK RI tersebut, Komisi IV DPRD Pangandaran sudah kros cek ke lapangan beberapa SD dan SMP sudah lakukan, namun belum memberikan tembusan kepada FPP dan publik karena masih dalam proses konsolidasi dengan anggota Komisi IV”, ucap Encep.
Ditempat terpisah Ketua FPP Apudin mempertanyakan kinerja Komisi IV DPRD Pangandaran, karena dari bulan Maret hingga Juni 2023 tidak ada komunikasi dengan kami, ungkap Apudin kepada Faktualjabar.com, Senin 12 Juni 2023.
Sementara dari informasi yang kami terima Disdikpora Pangandaran sudah dipanggil oleh Tipikor Polda Jawa Barat, namun hasilnya masyarakat pun masih menunggu hasil dari Tipikor Polda Jabar, dan kenapa Komisi IV DPRD Pangandaran tidak menjelaskan ke publik hasil dari kinerjanya, padahal masyarakat menunggu hasil dari kinerja DPRD Pangandaran di Komisi IV, jangan karena sudah ditangani oleh Polda Jabar, DPRD Pangandaran seolah bungkam, tandas Apudin.
“Komisi IV DPRD Pangandaran gagu dan tidak jelas foksinya karena selama ini tidak menghasilkan kinerja yg bisa memuaskan masyarakat”, pungkasnya. (driez)
